KEADILAN REFLEKTIF DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan 1) hakikat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia, 2) dimensi keadilan refleksif dalam substansi hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia khususnya terkait dengan nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah dan 3) rekonstruksi hukum pengadaan tanah untuk mewujudkan keadilan refleksif di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum normatif yang ditetapkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, pendekatan politis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Hakikat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada dasarnya adalah memutuskan hubungan hukum antara subjek hak dalam pengadaan tanah dengan seluruh aspek kehidupannya pada lokasi pengadaan tanah sehingga bentuk ganti kerugian atas hal tersebut tidak hanya bersifat materil tetapi juga immaterial. 2) Peraturan perundang-undangan dalam bidang pengadaan tanah masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan terhadap asas pelaksanaan pengadaan tanah yaitu layak dan adil, disharmonisasi substansi hukum, kekosongan hukum akibat ketidakjelasan dari peraturan perundang-undangan tersebut terhadap kondisi-kondisi yang terjadi dalam realitas pelaksanaan pengadaan tanah sehingga substansi hukum pengadaan tanah di Indonesia belum dapat mendukung terwujudnya keadilan reflektif yaitu keadilan bagi pemerintah dan keadilan bagi masyarakat baik pemilik tanah maupun masyarakat yang terdampak oleh pembangunan. 3) Rekonstruksi hukum ideal dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia adalah melalui 1) perubahan mengenai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, 2) perubahan substansi hukum pengadaan tanah yang mengandung ketidakharmonisan, mengandung kekaburan, serta membentuk norma hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum khususnya yang berkaitan dengan indikator dan mekanisme ganti kerugian immaterial atas objek pengadaan tanah ; 4) Realokasi sebagai bentuk ganti kerugian yang paling tepat dalam menjaga kelangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat; 5) membentuk Pembentukan substansi hukum di atas diharapkan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan pengadaan tanah sebagaimana disebutkan dalam kasus-kasus pengadaan tanah di atas. Penyebab utama penolakan masyarakat adalah pada nilai ganti kerugian bukan pada pelaksanaan pengadaan tanah sehingga masyarakat pada umumnya menerima rencana pembangunan tetapi menolak nilai ganti kerugian yang oleh mereka dianggap tidak memberikan keadilan Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan 1) hakikat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia, 2) dimensi keadilan refleksif dalam substansi hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia khususnya terkait dengan nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah dan 3) rekonstruksi hukum pengadaan tanah untuk mewujudkan keadilan refleksif di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum normatif yang ditetapkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, pendekatan politis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Hakikat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada dasarnya adalah memutuskan hubungan hukum antara subjek hak dalam pengadaan tanah dengan seluruh aspek kehidupannya pada lokasi pengadaan tanah sehingga bentuk ganti kerugian atas hal tersebut tidak hanya bersifat materil tetapi juga immaterial. 2) Peraturan perundang-undangan dalam bidang pengadaan tanah masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan terhadap asas pelaksanaan pengadaan tanah yaitu layak dan adil, disharmonisasi substansi hukum, kekosongan hukum akibat ketidakjelasan dari peraturan perundang-undangan tersebut terhadap kondisi-kondisi yang terjadi dalam realitas pelaksanaan pengadaan tanah sehingga substansi hukum pengadaan tanah di Indonesia belum dapat mendukung terwujudnya keadilan reflektif yaitu keadilan bagi pemerintah dan keadilan bagi masyarakat baik pemilik tanah maupun masyarakat yang terdampak oleh pembangunan. 3) Rekonstruksi hukum ideal dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia adalah melalui 1) perubahan mengenai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, 2) perubahan substansi hukum pengadaan tanah yang mengandung ketidakharmonisan, mengandung kekaburan, serta membentuk norma hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum khususnya yang berkaitan dengan indikator dan mekanisme ganti kerugian immaterial atas objek pengadaan tanah ; 4) Realokasi sebagai bentuk ganti kerugian yang paling tepat dalam menjaga kelangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat; 5) membentuk Pembentukan substansi hukum di atas diharapkan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan pengadaan tanah sebagaimana disebutkan dalam kasus-kasus pengadaan tanah di atas. Penyebab utama penolakan masyarakat adalah pada nilai ganti kerugian bukan pada pelaksanaan pengadaan tanah sehingga masyarakat pada umumnya menerima rencana pembangunan tetapi menolak nilai ganti kerugian yang oleh mereka dianggap tidak memberikan keadilan Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan 1) hakikat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia, 2) dimensi keadilan refleksif dalam substansi hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia khususnya terkait dengan nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah dan 3) rekonstruksi hukum pengadaan tanah untuk mewujudkan keadilan refleksif di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum normatif yang ditetapkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, pendekatan politis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Hakikat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada dasarnya adalah memutuskan hubungan hukum antara subjek hak dalam pengadaan tanah dengan seluruh aspek kehidupannya pada lokasi pengadaan tanah sehingga bentuk ganti kerugian atas hal tersebut tidak hanya bersifat materil tetapi juga immaterial. 2) Peraturan perundang-undangan dalam bidang pengadaan tanah masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan terhadap asas pelaksanaan pengadaan tanah yaitu layak dan adil, disharmonisasi substansi hukum, kekosongan hukum akibat ketidakjelasan dari peraturan perundang-undangan tersebut terhadap kondisi-kondisi yang terjadi dalam realitas pelaksanaan pengadaan tanah sehingga substansi hukum pengadaan tanah di Indonesia belum dapat mendukung terwujudnya keadilan reflektif yaitu keadilan bagi pemerintah dan keadilan bagi masyarakat baik pemilik tanah maupun masyarakat yang terdampak oleh pembangunan. 3) Rekonstruksi hukum ideal dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia adalah melalui 1) perubahan mengenai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, 2) perubahan substansi hukum pengadaan tanah yang mengandung ketidakharmonisan, mengandung kekaburan, serta membentuk norma hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum khususnya yang berkaitan dengan indikator dan mekanisme ganti kerugian immaterial atas objek pengadaan tanah ; 4) Realokasi sebagai bentuk ganti kerugian yang paling tepat dalam menjaga kelangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat; 5) membentukPembentukan substansi hukum di atas diharapkan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan pengadaan tanah sebagaimana disebutkan dalam kasus-kasus pengadaan tanah di atas. Penyebab utama penolakan masyarakat adalah pada nilai ganti kerugian bukan pada pelaksanaan pengadaan tanah sehingga masyarakat pada umumnya menerima rencana pembangunan tetapi menolak nilai ganti kerugian yang oleh mereka dianggap tidak memberikan keadilan Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan 1) hakikat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia, 2) dimensi keadilan refleksif dalam substansi hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia khususnya terkait dengan nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah dan 3) rekonstruksi hukum pengadaan tanah untuk mewujudkan keadilan refleksif di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum normatif yang ditetapkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, pendekatan politis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Hakikat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada dasarnya adalah memutuskan hubungan hukum antara subjek hak dalam pengadaan tanah dengan seluruh aspek kehidupannya pada lokasi pengadaan tanah sehingga bentuk ganti kerugian atas hal tersebut tidak hanya bersifat materil tetapi juga immaterial. 2) Peraturan perundang-undangan dalam bidang pengadaan tanah masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan terhadap asas pelaksanaan pengadaan tanah yaitu layak dan adil, disharmonisasi substansi hukum, kekosongan hukum akibat ketidakjelasan dari peraturan perundang-undangan tersebut terhadap kondisi-kondisi yang terjadi dalam realitas pelaksanaan pengadaan tanah sehingga substansi hukum pengadaan tanah di Indonesia belum dapat mendukung terwujudnya keadilan reflektif yaitu keadilan bagi pemerintah dan keadilan bagi masyarakat baik pemilik tanah maupun masyarakat yang terdampak oleh pembangunan. 3) Rekonstruksi hukum ideal dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia adalah melalui 1) perubahan mengenai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, 2) perubahan substansi hukum pengadaan tanah yang mengandung ketidakharmonisan, mengandung kekaburan, serta membentuk norma hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum khususnya yang berkaitan dengan indikator dan mekanisme ganti kerugian immaterial atas objek pengadaan tanah ; 4) Realokasi sebagai bentuk ganti kerugian yang paling tepat dalam menjaga kelangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat; 5) membentuk hukum yang dapat mengatasi bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam proses peradilan