KEDUDUKAN HUKUM PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam status / kedudukan Hukum Prosedur Operasional Standar dalam proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik indonesia. Untuk menganalisis implementasi Prosedur Operasional Standar dalam pembuktian Penyidikan Perkara Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mengetahui, menganalisir dan menemukan batas waktu yang ideal yang mencerminkan rasa keadilan dalam Penyidikan Perkara Tindak pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan filosofis, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Status / kedudukan Hukum Prosedur Operasional Standar dalam proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), dimana aturan tersebut harus dimengerti dan dijalankan oleh aparat kepolisian (POLRI) (2) implementasi Prosedur Operasional Standar dalam pembuktian Penyidikan Perkara Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika Implikasi Hukum dalam penanganan kasus tindak pidana, hingga terjadinya kesalahan atau pelanggaran yang sepenuhnya tanggung jawab dari penyidik yang menanganinya. Penyidik wajib bertanggung jawab dan mengembalikan hak hak korban yang telah dilanggar serta menerima sanksi sebagai konsekuensi atas kelalaian yang dilakukannya selama proses penyidikan (3) batas waktu yang ideal yang mencerminkan rasa keadilan dalam Penyidikan Perkara Tindak pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika .dalam batas waktu Penyidikan Perkara Tindak pidana belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kabag Wassidik, Perkara mudah dilaksanakan dalam waktu 30 hari, Perkara sedang dilaksanakan dalam waktu 60 hari; Perkara sulit dilaksanakan dalam waktu 90 hari dan Perkara sangat sulit dilaksanakan dalam waktu 120 hari namun dapat berubah Perkara mudah menjadi 20 hari, Perkara sedang menjadi 50 hari, Perkara sulit menjadi 80 hari dan Perkara sangat sulit menjadi 110 hari dalam SOP karena dalam konteks penerapan SOP terdapat empat norma yang harus menjiwai karakter Polisi diantaranya dengan menjunjung keadilan, kepatutan, dan kejujuran, di samping juga norma kemanusiaan merupakan keempat norma yang pada akhirnya menjunjung keadilan substansial dalam memenuhi harkat dan martabat manusia untuk memperoleh perlindungan hukum