ESENSI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI AGRARIA YANG BERKEADILAN

ISRAWATI AKIB. Esensi Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Mewujudkan Reformasi Agraria Yang Berkeadilan (dibimbing oleh Suriyaman Mustari Pide, Anwar Borahima, Kahar Lahae).
Penelitian ini bertujuan : (1) menemukan esensi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mewujudkan reformasi agraria yang berkeadilan, (2) mengevaluasi tanggung jawab pemerintah dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (3) menciptakan suatu konsep ideal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kepemilikan tanah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang terdiri atas dua jenis data yaitu data primer, dan data sekunder. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan permasalahan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Esensi tanggung jawab pemerintah dimaksudkan untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam suatu wilayah agar seluruh bidang tanah terdaftar, dimana pemerintah belum dapat menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah, karena PTSL tidak berhasil dalam pelaksanaannya; (2) Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diwujudkan dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dengan cara pengumpulan data fisik dan data yuridis dimana terdapat ketimpangan antara kualitas dan kuantitas dari produk hasil PTSL dan adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL sehingga harus dilakukan secara cepat dan tepat serta tetap memperhatikan unsur kehati-hatian dan ketelitian sehingga sertipikat yang diterbitkan ke atas nama para pemegang hak dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. (3). Konsep dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kepemilikan tanah adalah sistem publikasi positif, yang dilakukan dengan prasyarat dan perwujudan reforma agraria yang berkeadilan bagi masyarakat dilakukan dengan MOU antara pemerintah dan masyarakat, agar PTSL dilakukan dengan sistem prioritas. Pemerintah juga mengeluarkan konsep kebijakan yang dapat memperkuat dan menjamin data-data pertanahan yang akurat, dengan kebijakan satu peta dan pembentukan suatu lembaga asuransi pertanahan. Dengan demikian, maka outputnya disamping masyarakat
dapat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanahnya, juga memberikan rasa keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.