ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERDAMAIAN OLEH KREDITOR YANG DIAJUKAN DEBITOR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG


Dahlan, Muhammad Fitratallah (2023) ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERDAMAIAN OLEH KREDITOR YANG DIAJUKAN DEBITOR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B012221085_tesis_27-12-2023 cover1.png]
Preview
Image
B012221085_tesis_27-12-2023 cover1.png

Download (204kB) | Preview
[thumbnail of B012221085_tesis_27-12-2023 1-2.pdf] Text
B012221085_tesis_27-12-2023 1-2.pdf

Download (587kB)
[thumbnail of B012221085_tesis_27-12-2023 dp.pdf] Text
B012221085_tesis_27-12-2023 dp.pdf

Download (59kB)
[thumbnail of B012221085_tesis_27-12-2023.pdf] Text
B012221085_tesis_27-12-2023.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (839kB)

Abstract (Abstrak)

Muhammad Fitratallah Dahlan (B012221085), ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERDAMAIAN OLEH KREDITOR YANG DIAJUKAN DEBITOR PADA PENUNDAAN KEAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Dibimbing oleh Oky Deviany selaku pembimbing utama dan Muhammad Aswan selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan tentang perdamaian pada PKPU menimbulkan ketidakadilan bagi debitor dan untuk mengevaluasi akibat hukum putusan pailit terhadap rencana perdamaian diajukan debitor yang ditolak oleh kreditor pada PKPU.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melakukan kajian secara mendalam terhadap UU Kepailitan dan PKPU dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, BW, HIR, RBG, UU Kepailitan dan PKPU, UU Kekuasaan Kehakiman, maupun putusan-putusan mengenai PKPU, bahan hukum sekunder berupa jurnal artikel ilmiah, buku-buku para pakar kepailitan dan PKPU, dan wawancara hakim Pengadilan Niaga Makassar serta bahan hukum tersier seperti kamus, dan ensiklopedia. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori keadilan dan teori kemanfaatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penolakan perdamaian oleh kreditor yang diajukan debitor atas permohonan PKPU kreditor menimbulkan ketidakadilan, karena alasan kreditor sangatlah tidak masuk akal. Namun, karena diberikan hak dalam UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (3), Pasal 265, dan Pasal 289, sehingga kreditor bisa mempailitkan debitor dengan alasan rencana perdamaian debitor tidak mencakup jumlah keselurahan utang, butuh jangka waktu lama untuk pembayaran; (2) putusan pailit dengan ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan debitor adalah putusan yang tidak tepat karena menimbulkan banyak kerugian baik pada debitor dan kreditor.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 26 Sep 2024 06:18
Last Modified: 26 Sep 2024 06:18
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/37722

Actions (login required)

View Item
View Item