POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA = LEGAL POLITICS OF HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT

WIRA ANGGARA (B012221018). “Politik Hukum Pengelolaan Sampah Rumah Tangga”. Dibimbing oleh Maskun sebagai Pembimbing Utama dan Kahar Lahae sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum terkait pengelolaan sampah rumah tangga serta menganalisis daerah yang belum merumuskan peraturan daerah kabupatan atau kota.
Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, khususnya peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, literatur, makalah, dan arsip-arsip yang relevan melalui penelitian kepustakaan. Adapun yang menjadi sampel analisis regulasi ialah Kota Makassar yang memiliki peraturan daerah kabupaten atau kota dan Kabupaten Bone yang belum memiliki peraturan daerah kabupaten atau kota terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Keseluruhan bahan hukum tersebut ditelaah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia secara regulasi dari undang-undang hingga peraturan daerah diterapkan secara pengelolaan saja. Tetapi masih memiliki celah dari segi pengawasan dan pengambilan sampah. Maka diperlukan perubahan undang-undang terkait pengelolaan sampah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Untuk peraturan daerah Kota Makassar telah merinci dalam pengaturannya namun tetap memiliki celah sebab realitas dalam masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak sesuai dari kebijakan, baik itu dari kelalaian wewenang dari pemerintah setempat ataupun kurangnya kesadaran dari masyarakat. Sedangkan di Kabupaten Bone belum menyusun peraturan daerah mengakibatkan pengelolaan sampah rumah tangga tidak terkelola sesuai konsep 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Kedua daerah juga memiliki kelalaian yang sama yaitu kurangnya penyediaan fasilitas pengelolaan sampah (tempat pembuangan sementara), hal ini diperlukan keseriusan pemerintah dalam pengadaannya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Maka diperlukan semua peranan aktif dalam pengelolaan sampah demi terjaminnya lingkungan yang sehat serta terjaminnya untuk kehidupan generasi selanjutnya (intergenerasi).