Implementasi Kebijakan Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Umkm Olahan Perikanan Di Kota Makassar

Latar Belakang. Blue Economy menekankan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya kelautan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial sambil menjaga kelestarian ekosistem laut. Kota Makassar, dengan potensi perikanan yang melimpah, menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip ini, terutama pada UMKM olahan ikan. Tujuan dari Penelitian adalah menganalisis dampak implementasi kebijakan Blue Economy dalam memengaruhi praktik-praktik keberlanjutan pada industri olahan perikanan UMKM di Kota Makassar, serta untuk mengevaluasi peran kolaborasi antara UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip Blue Economy. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menciptakan strategi penerapan kebijakan Blue Economy yang efektif bagi UMKM olahan perikanan.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed methods) dengan tipe deskriptif dan eksploratif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, telaah dokumen, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Populasi penelitian ini adalah seluruh UMKM yang bergerak di bidang olahan ikan di Kota Makassar, dengan total sebanyak 96 UMKM. Sampel penelitian terdiri dari 14 UMKM olahan ikan yang dipilih secara purposive sampling, berdasarkan kriteria keberagaman ukuran usaha dan tingkat penerapan prinsip Blue Economy. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif untuk menggambarkan kondisi UMKM, skala Likert untuk mengukur persepsi dan tingkat penerapan prinsip Blue Economy, serta Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas strategi yang dapat diterapkan.Hasil Hanya 2 dari 14 UMKM olahan ikan di Kota Makassar yang menerapkan prinsip Blue Economy secara optimal. Kendala yang dihadapi termasuk keterbatasan akses terhadap teknologi modern, pengelolaan limbah yang belum berkelanjutan, dan masalah overfishing yang mengurangi ketersediaan bahan baku berkualitas. Kolaborasi antara UMKM, pemerintah, dan lembaga terkait terbukti penting dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip Blue Economy. Strategi yang diusulkan meliputi pelatihan dan pendampingan UMKM, pengelolaan limbah menjadi produk bernilai tambah, serta pembukaan jalur kemitraan strategis untuk mendukung keberlanjutan usaha dan lingkungan.