Kedudukan dan Fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Badan Peradilan Etik Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia = THE POSITION AND FUNCTION OF THE HONORARY COUNCIL FOR GENERAL ELECTIONS AS AN ETHICAL JUDICIARY BASED ON THE INDONESIAN STATE LEGAL SYSTEM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kedudukan DKPP sebagai badan peradilan etik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan memberi analisis terkait fungsi DKPP dalam menyelesaikan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan (literature research) digunakan untuk pengumpulan bahan hukum. Penelitian menggunakan analisis kualitatif yang bersifat preskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan DKPP merupakan badan peradilan etik yang independen dan imparsial serta termasuk dalam kekuasaan kehakiman. DKPP bukanlah bagian dari lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pejabat penyelenggara pemilu. Di sisi lain, memperlihatkan bahwa mekanisme, cara kerja DKPP seperti badan peradilan sebagaimana sistem peradilan dalam kerangka kekuasaan kehakiman. Letak badan peradilan etik DKPP terlihat bahwa DKPP khusus menyangkut fungsi peradilan dengan tugas memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu beserta jajarannya, sehingga berdasarkan ketatanegaraan Indonesia, DKPP merupakan badan peradilan etik (Court of Ethics) yang termasuk dalam kekuasaan kehakiman; (2) Fungsi yang melekat dalam menegakkan Kode Etik, bahwa Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP) adalah sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas KPU dan Bawaslu. DKPP didesain sebagai badan peradilan etika (court of ethics) yang merupakan perkembangan dari etika fungsional terbuka sehingga DKPP sebagai badan peradilan etik dilengkapi dengan komponen yang memiliki keterkaitan dengan fungsi peradilan sebagaimana diatur dalam UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;