ANALISIS YURIDIS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI = JURIDICAL ANALYSIS OF THE REVISION OF LAW NUMBER 7 OF 2020 CONCERNING THE CONSTITUTIONAL COURT


Irwan, Irwan (2024) ANALISIS YURIDIS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI = JURIDICAL ANALYSIS OF THE REVISION OF LAW NUMBER 7 OF 2020 CONCERNING THE CONSTITUTIONAL COURT. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B011171340_skripsi_04-09-2024 cover1.jpg

Download (440kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B011171340_skripsi_04-09-2024 bab 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B011171340_skripsi_04-09-2024 dapus.pdf

Download (774kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B011171340_skripsi_04-09-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 11 June 2026.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui esensi dari revisi Undang�Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi; 2) mengetahui dan menjelaskan urgensi dari revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (legal research). Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konstitusional dan pendekatan konsep. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang seolah dipaksakan ini bukan hanya tercermin dari materi muatan yang tidak substantif, tetapi juga terhadap hal prosedural yang tidak sesuai atau cacat formal. 2) revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi bukan hal yang esensial untuk dilakukan karena substansi yang tidak sesuai atau bahkan hampa urgensi. Lebih lanjut terkait pengesahannya sebenarnya belum siap untuk dilakukan karena revisi hanya berkutat pada hal teknis
yang dapat menjadi alat barter politik atau potensial transaksional antara DPR, Pemerintah dan lembaga peradilan yang seharusnya tercitrakan bersih dari unsur politik

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Constitutional Court; Judicial Review; Legislation
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username stfathirahs
Date Deposited: 18 Sep 2024 01:13
Last Modified: 18 Sep 2024 01:13
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/37590

Actions (login required)

View Item
View Item