TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN BEBAS BERPENDAPAT DI PAPUA BARAT MENURUT KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK

MUHAMMAD ADNALWANSYAH, NIM B11112253. Dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak untuk Bebas dari Penyiksaan dan Bebas Berpendapat di Papua Barat Menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Dibimbing oleh Muhammad Ashri dan Iin Karita Sakharina.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus pelanggaran terkait dengan hak bebas dari penyiksaan dan bebas berpendapat di Papua Barat serta untuk mengetahui pertanggungjawaban Negara terhadap pelanggaran hak bebas dari penyiksaan dan bebas berpendapat di Papua Barat menurut kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan sumber data primer yang berasal dari studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan pelanggaran hak bebas dari penyiksaan dan bebas berpendapat yang terjadi di Papua Barat.
Hasil penelitian ini adalah Perlindungan terhadap hak bebas dari siksaan dan hak kebebasaan berpendapat bagi masyarakat Papua Barat tidak berjalan sebagaimana seharusnya karena dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua Barat pemerintah melakukannya dengan cara represif sehingga menimbulkan tindakan
hukum yang melanggar hak-hak asasi masyarakat Papua Barat.
Penelitian ini menganalisis realitas pelanggaran hak bebas dari penyiksaan dan bebas berpendapat dan melihat implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat.
Penelitian ini menyarankan sebaiknya penegakan hukum dalam hal penegakan kejahatan-kejahatan tertentu, terlebih kejahatan yang menyangkut kemanusiaan dengan tetap menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan dan dasar pelaksanaan kewenangan yang dimiliki sehinga tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak satupun mencederai hak-hak warga Papua Barat.
Kata Kunci : HAM, Pertanggungjawaban, Papua Barat.