Tinjauan Yuridis Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Kode Etik Hakim = Juridical Review of The Supreme Court Supervisory Body as a Supervisor Of The Judge's Code of Ethics

FACHRYANSYAH PUTRA (B011171103). TINJAUAN YURIDIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PENGAWAS KODE ETIK HAKIM. Dibimbing oleh Fajlurrahman Jurdi sebagai Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam mengawasi kode etik hakim, dan menganalisis bentuk dan model pengawasan terhadap kode etik hakim. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, dan bahan hukum tersier berupa website dan kamus hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Badan Pengawasan Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan baik ditinjau dari segi kelembagaan maupun dari teori kewenangan. Akan tetapi kewenangan tersebut terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hirarkinya sesuai dengan asas dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kewenangan Badan Pengawasan untuk melakukan pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diatur dalam Perma Nomor 9 Tahun 2016 tidak dapat menyimpang atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang telah terlebih dahulu memberikan kewenangan pengawasan kode etik tersebut kepada Komisi Yudisial; (2) Pengawasan Kode etik hakim baik ditinjau dari segi yuridis dan sosiologis seyogyanya berbentuk pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial untuk menghindarkan konflik kepentingan dalam proses pengawasan antara lembaga pengawas dengan lembaga yang diawasi. Maka Badan Pengawasan lebih tepat diposisikan sebagai Inspektorat yang mengawasi administratif dan keuangan peradilan. Sedangkan pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim dilakukan dengan model pengawasan tunggal oleh Komisi Yudisial.

Kata Kunci : Pengawasan, Kode Etik, Hakim