IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK DI KABUPATEN GOWA = IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICIES IN THE ONE VILLAGE, ONE PRODUCT PROGRAM IN GOWA REGENCY

LATIFA NOUR AZIZAH. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Program Satu Desa Satu Produk di Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Juanda Nawawi, dan Andi Muhammad Rusli).

Program One Village One Product (OVOP/ Satu Desa Satu Produk) merupakan program inovatif yang bersifat strategis guna mengidentifikasi suatu produk lokal yang dapat dikembangkan untuk kemudian didampingi dalam perluasan pasar produk yang bertujuan untuk memaksimalkan pembangunan daerah dengan berdasar pada nilai dan potensi daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Satu Desa Satu Produk di Kabupaten Gowa dengan menggunakan pendekatan Teori George C. Edward yakni aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang terdapat pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tombolo Pao, Bontonompo, dan Pallangga yang menjadi lokasi penerapan Program Satu Desa Satu Produk. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Satu Desa Satu Produk melalui empat aspek yaitu : Aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang terdapat pada tiga lokasi kecamatan (sentra industri) yang diangkat dalam penelitian ini memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya pada setiap lokasi. Pertama, aspek komunikasi yang tidak dijalankan secara optimal yang berdampak signifikan di setiap lokasi, seperti ketidaktahuan akan pelaksanaan program serta informasi yang tidak tersampaikan dengan jelas. Kedua, aspek sumber daya dalam pelaksanaan program tersebut tidak tercukupi/ terpenuhinya sumberdaya seperti dana, personel, dan infrastruktur yang menghambat pelaksanaan program tersebut dimana setiap kecamatan (sentra industri) tidak diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, aspek disposisi yang dimana implementor dan para pelaku industri kurang memahami program tersebut sehingga terjadi ketidaktahuan prosedur dalam pelaksanaannya. Keempat, aspek struktur birokrasi yang kurang jelas dikarenakan tidak adanya aturan khusus seperti peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sehingga terjadi ketidakjelasan prosedur dalam menjalankan program tersebut.

Keywords : Implementasi Program, Program One Village One Product, Peraturan Daerah