PERLINDUNGAN HUKUM BIDAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN DARURAT DI LUAR DARI KEWENANGAN

BESSE SARI ANGRAENI (B012211076) dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Bidan Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Darurat Di luar Dari Kewenangan” Di bawah bimbingan Farida Patittingi selaku Pembimbing Utama dan Muji Iswanty selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bidan yang memberikan pelayanan kesehatan darurat di luar kewenangan dan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh pasien apabila terjadi kesalahan atas tindakan bidan darurat di luar dari kewenangan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji law in books atau penelitian kepustakaan. Data penelitian dianalisis dengan menjabarkan mengenai proses memanfaatkan bahan hukum yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Berikut langkah-langkahnya yaitu melakukan pengumpulan bahan hukum, setelah itu dilakukan ventarisasi bahan hukum, lalu disinkronisasi bahan hukum, setelah itu disistematisasi bahan hukum kemudian tahap akhir dijabarkan/ diuraikan bahan hukum untuk menjawab masalah penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1). Perlindungan hukum Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan darurat di luar dari kewenangan diatur dalam Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Pasal 59 bahwa dalam keadaan gawat darurat bidan harus tetap memberikan pertolongan pertama dalam pemberian pelayanan kesehatan di luar dari kewenangan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, serta menurut asas dan teori hukum pidana tindakan overmacht atau tindakan darurat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan meskipun di luar dari kewenangannya tidak dapat diberikan sanksi dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam hukum pidana. 2). Upaya hukum yang dapat ditempuh pasien apabila dalam tindakan bidan menimbulkan kecacatan/ kematian menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 190 serta upaya hukum secara perdata yang dapat di tempuh pasien/ korban terdapat pada Pasal 1371 Ayat (1) KUHPdt, Pasal 1367 KUHPdt serta Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit.