PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI ATAS PEMANFAATAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Muhammad Rezki Ramadhan (B012211075), “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Atas Pemanfaatan Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Dibimbing oleh Pangerang Moenta dan Zulkifli Aspan.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk menelaah sejauh mana pengaturan pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya sejalan dengan perlindungan data pribadi; 2) untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi atas hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan upaya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan yang dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, 1) Pengaturan pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum sejalan dengan perlindungan data pribadi, walaupun telah diatur secara spesifik terkait hal tersebut namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terdapat beberapa hal yang belum sejalan dengan perlindungan data pribadi seperti, pertama dari definisi data pribadi menurut UU PDP dan UU Administrasi Kependudukan yang berbeda kemudian dalam pemanfaatan tersebut belum ada pemberitahuan kepada subjek data pribadi dan kedua pemanfaatan data diberikan pada lembaga di luar Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi celah kebocoran data pribadi karena belum diatur standar sistem keamanan; 2) Perlindungan hukum terhadap data pribadi atas pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil telah diatur secara preventif dan represif. Secara preventif diatur pembatasan yang mana saja data yang dapat dan tidak diberikan hak askesnya dan secara represif telah diatur sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran, kemudian hal-hal yang menjadi belum diatur sebagai Langkah preventif yang merupakan praktek baik di Malaysia ialah bunyi aturan mengenai pengaturan secara berkala standarisasi keamanan dan telah adanya lembaga mandiri yang mengatur kebijakan terkait perlindungan data pribadi yang belum dibentuk Indonesia, namun telah diatur di UU PDP yang baru.