Kewenangan Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Penegakan Hukum Peredaran KOsmetik tanpa Izin Edar Melalui e-Commerce

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui e-commerce dan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui e-commerce.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau penelitian empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan hasil survei, keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi kewenangan Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui e-commerce adalah kewenangan delegasi yang mengalihkan tanggung jawab kepada yang diberikan kewenangan. Kewenangan delegasi tercipta karena adanya kewenangan atribusi dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diturunkan pada Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Pelaksanaan kewenangan pengawasan di bidang obat dan makanan melalui upaya preventif dalam kegiatan patroli siber untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan upaya represif melalui proses penyidikan setelah terjadi tindak pidana. Pelaksanaan kewenangan Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui e-commerce belum optimal dikarenakan belum adanya undang-undang khusus pengawasan obat dan makanan yang mengatur secara komprehensif proses pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik dari pengawasan pre-market sampai pengawasan pos-market, sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang proses penyidikan di dunia maya, serta masyarakat cenderung terpengaruh oleh iklan yang ditawarkan di media sosial maupun televisi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas dan keamanan penggunaan kosmetika tanpa izin edar yang dijual melalui e-commerce.