Darmawan .h, Erwin (2023) EVEKTIVITAS HUKUM SISTEM MERIT DALAM TATA JABATAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of B012211019_tesis_16-11-2023 cover1.png]](/37479/1.hassmallThumbnailVersion/B012211019_tesis_16-11-2023%20cover1.png)

B012211019_tesis_16-11-2023 cover1.png
Download (139kB) | Preview
![[thumbnail of B012211019_tesis_16-11-2023 1-2.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B012211019_tesis_16-11-2023 1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of B012211019_tesis_16-11-2023 dp.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B012211019_tesis_16-11-2023 dp.pdf
Download (738kB)
![[thumbnail of B012211019_tesis_16-11-2023.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B012211019_tesis_16-11-2023.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Erwin Darmawan. B012211019. Efektivitas Sistem Merit Dalam Tata Jabatan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai. Dibimbing oleh Pangerang Moenta dan Achmad Ruslan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektivitas pelaksanaan sistem merit dalam pemenuhan jabatan di lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai serta menganalisis dampak aspek sistem merit dalam penerapan sistem merit itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan melihat dan mengamati kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data yang ada selanjutnya dianalisis dan disajikan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) efektivitas pelaksanaan sistem merit belum berjalan secara maksimal dilihat dari capaian pemetaan potensi dan kompetensi pegawai yang masih jauh antara pegawai yang telah dan belum menjalankan kompetensi. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 ditentukan bahwa seharusnya pegawai yang menduduki jabatan harus terlebih dahulu diadakan uji kompetensi untuk mengetahui kelayakan pegawai tersebut untuk menduduki jabatan. Hal ini juga disebabkan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan yaitu; adanya Keterbatasan anggaran; Masih kurangnya Pemahaman PNS;Masih kurangnya Minat PNS; Sarana dan prasarana yang belum memadai; Belum ada Pejabat Fungsional Asesor. (2) Aspek-aspek Sistem Merit sangat berdampak dalam proses penetapan seorang pegawai dalam sebuah jabatan karena penetapan seseorang dalam promosi perlu melihat kompetensi, kinerja,dan pola karier seseorang dengan mengacu kepada aturan pegawai yang berlaku. Seorang pegawai berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi dan kejelasan karier yang menunjang.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 18 Sep 2024 00:38 |
Last Modified: | 18 Sep 2024 00:38 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/37479 |