Mappakabaji Bagi Pelaku Assilariang Dalam Upaya Perdamaian Antara Keluarga Yang Telah Melanggar Norma Adat Suku Makassar (Siri’) Ditinjau Dari Hukum Adat

ABSTRAK
ALWI RUHMIN ZULKIFLI B012211018 dengan judul “Mappakabaji Bagi Pelaku Assilariang Dalam Upaya Perdamaian Antara Keluarga Yang Telah Melanggar Norma Adat Suku Makassar (Siri’) Ditinjau Dari Hukum Adat” (Dibimbing oleh Abrar saleng dan Andi Suriyaman Mustari Pide ).
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tanggung jawab pelaku assilariang dalam upaya mappakabaji’ antara keluarga tuma’nyala dan keluarga tumasir’ disuku Makassar”. Dengan pokok-pokok masalah penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum yang mengatur tentang perbuatan (kawin lari) dalam perspektif hukum adat, hukum nasional dan hukum Islam, dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana adat dalam hukum nasional.
Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan lokasi penelitian didesa Kaluku, kecamatan Batang, kabupaten Jeneponto. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis, sosiologis dan syar’i. Untuk memperoleh data yang nantinya akan diolah sehingga memperoleh informasi bersumber dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dan sekunder dibutuhkan instrumen penelitian berupa alat tulis, pedoman wawancara dan handphone sebagai alat dokumentasi. Setelah data diperoleh selanjutnya diedit dan dianalisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh informasi hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum adat karena menimbulkan siri’ dengan ancaman hukuman berupa pengucilan, dimassa, diusir atau dibunuh. Dalam hukum nasional tidak dibenarkan, jika walī hakim dalam kawin bukan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, dan dapat diancam Pasal 332 KUHP. Dalam hukum Islam jika orang tua enggan menikahkan calon mempelai perempuan dengan alasan syar’i maka akan diancam hukuman yang sama dengan zina.
Sanksi pidana adat dalam hukum nasional Indonesia tidak dapat diterapkan lagi karena pada dasarnya eksistensi hukum adat di daerah tersebut sudah tidak ada dan telah ditinggalkan oleh masyarakat tradisonalnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat (tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM yang menjadi pokok pembahasan negara hukum dan dundia Internasional pada massa sekarang) dan bertentangan dengan prinsisp Negara Kesatuan Republik Indonesia terkusus sanksi pidana adat yang cendrung menghakimi sendiri yang menyalahi adanya proses peradilan guna menegakkan keadilan Implikasi yang ditimbulkan adalah terjadinya tumpang tindih antara hukum adat dan hukum pidana atas pemberian sanksi terhadap pelaku , dimana dalam hukum adat sanksi yang diberlakukan cenderung mengarah pada tindakan main hakim sendiri sehingga melanggar HAM dan Undang-Undang yang berlaku.
Kata Kunci: “Mappakabaji, Pelaku Assilariang, Upaya Perdamaian, Melanggar Norma Adat, Suku Makassar, “Siri’, Hukum Adat