PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DARI KETERANGAN PASIEN YANG TIDAK JUJUR

DENNY TRI WULANDARI (B012211006) dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dari Keterangan Pasien Yang Tidak Jujur” (Dibimbing oleh Farida Patittingi dan A. Arsunan Arsin)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akibat hukum bagi tenaga medis dan bentuk perlindungan hukum dari keterangan pasien yang tidak jujur.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif. Pemecahan masalah melalui pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisa data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier serta hasil wawancara sebagai data pendukung secara preskriptif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan secara konseptual, hubungan tenaga medis dan pasien masih didasarkan pada KUHPerdata walaupun sudah terbit undang-undang yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Akibat hukum dari keterangan pasien yang tidak jujur adalah tenaga medis tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang diterima oleh pasien karena kelalaian pasien sendiri (contributory negligence) sehingga menghilangkan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, terhapusnya perikatan karena lewat waktu yaitu 25 tahun. Perlindungan hukum tenaga medis sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah secara preventif, berupa pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan, adanya perumusan hak dan kewajiban tentang memberikan keterangan yang jujur bagi masing-masing subjek hukum sehingga terdapat kepastian hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan pekerjaannya. Perlindungan hukum secara represif yang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit untuk memberikan bantuan hukum apabila terjadi sengketa dan jaminan sosial ketenagakerjaan apabila terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, gugatan atas kerugian dari pihak pasien harus melalui rekomendasi tertulis majelis disiplin terlebih dahulu sebelum proses hukum berjalan.