ANALISIS HUKUM FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PROSES PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

ABSTRAK
Andi Riatul Mutia Juliastuty Sudirman (B012202067), Analisis Hukum Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Proses Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. (Dibimbing Oleh Marthen Arie Dan Hamzah Halim).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan substansi dan prosedur dalam proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar sera Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam proses PAW Anggota DPRD Kota Makassar. Adapun manfaat penelitian ini adalah secara teoritis dan praktis yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan wawasan keilmuan khususnya bidang ilmu hukum tata negara dan menjadi sumber Informasi serta referensi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan studi kepustakaan dan juga melakukan wawancara kepada narasumber. Selanjunya penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan substansi dan prosedur PAW anggota DPRD telah di atur secara jelas dan sistematis didalam beberapa aturan regulasi antara lain : Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Partai Politik. Ketiganya tersebut menjadi rujukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. terkait dengan syarat dan mekanisme PAW diatur pula dalam AD/ART setiap Partai Politik. (2) fungsi KPU dalam proses PAW anggota DPRD Kota Makassar berdasarkan PKPU yaitu melakukan verifikasi dokumen dan klarifikasi kepada para pihak yang memiliki urusan dalam proses PAW.