PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR

FRAHESTI AGRININGSIH (B012202064) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Makassar”. (Dibimbing oleh Wiwie Heryani dan Nur Azisa). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar dan menganalisis efektivitas bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui studi lapangan dan studi pustaka. Melalui wawancara langsung dan pengumpulan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sebagaimana dengan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang penulis lakukan. Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar yaitu dengan memberikan perlindungan secara represif yang terdiri dari pemenuhan hak atas penanganan, pelindungan dan pemulihan yang diakui pemerintah serta aparat penegak hukum dan wajib untuk diberikan sebaik-baiknya pada korban, pemerintah mendirikan lembaga/organisasi perlindungan korban kekerasan seksual yaitu UPTD PPA dan LBH APIK untuk memberikan jaminan hukum berdasarkan konsep HAM, agar korban memperoleh kebebasan untuk melanjutkan hidupnya dengan lebih baik lagi setelah mendapatkan keseluruhan haknya. Diantara beberapa hak yang diberikan pada korban masih ada yang belum bisa berjalan dengan maksimal yaitu hak penghapusan konten bermuatan seksual untuk KSBE, kemudian pelindungan dari kehilangan pekerjaan, pendidikan atau akses politik serta pemberian restitusi pada korban. Tolak ukur efektif atau tidaknya pelaksanaan bentuk perlindungan hukum perempuan sebagai korban kekerasan seksual di Kota Makassar dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum, sarana dan prasaran, masyarakat dan budaya. Jika melihat keempat faktor tersebut perlindungan korban kekerasan seksual belum bisa dikatakan berjalan dengan efektif, diantara keempat faktor ada dua faktor yang paling dominan yaitu faktor masyarakat dan budaya yang merupakan penyebab utama korban enggan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami.