KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGUJI SIKAP DIAM PEJABAT PEMERINTAHAN

Falih Fadli, (B012202028) “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menguji Sikap Diam Pejabat Pemerintahan”, bimbingan Aminuddin Ilmar dan Achmad Ruslan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji sikap diam pejabat pemerintahan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara sikap diam pejabat pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Edaran Dirjen Badilmiltun dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, tesis, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier adalah memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiridari kamus hukum, ensiklopedia. Bahan hukum tersebut dianalisis tersebut dianalisis secara kualitatif disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Meskipun permohonan fiktif positif dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, Masyarakat dapat mengajukan gugatan Onrechtmatige Overheidsdaad terkait sikap diam pejabat pemerintah yang merugikan masyarakat. 2) Majelis Hakim empertimbangkan bahwa penanganan sengketa sikap diam pejabat pemerintah dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara namun penanganannya tidak dapat menggunakan acara persidangan Permohonan Fiktif Positif melainkan acara gugatan tindakan faktual.