PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI LAPORAN TRANSAKSI REKENING MELALUI SISTEM JARINGAN BISNIS BANK PAPUA

Mey Christin Saalino, 2023, dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Manipulasi Transaksi Rekening melalui sistem jaringan Bisnis Bank Papua”. (Dibimbing oleh M.Syukri Akub dan Juajir Sumardi).

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis penegakan hukum pidana dalam kasus manipulasi laporan transaksi rekening melalui sistem jaringan bisnis PT Bank Papua 2). Menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi laporan transaksi rekening melalui sistem bisnis PT Bank Papua.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalu studi lapangan dan kepustakaan, dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait serta mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Penegakan hukum dalam kasus Manipulasi Transaksi Rekening melalui sistem Jaringan Bisnis bank Papua dilakukan dengan melaporkan terjadinya tindak pidana tersebut kepada pihak penyidik Kepolisian dengan mendasarkan pada kejahatan perbankan yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992. 2). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana manipulasi transaksi rekening di bidang perbankan sangat bergantung pada substansi hukum yakni faktor undang-undang itu sendiri. Sedangkan faktor penegak hukumnya yaitu Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan putusan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan dan dianggap tidak menimbulkan efek jera. Untuk faktor sarana dan prasarana pada kasus tindak pidana manipulasi transaksi rekening secara khusus membutuhkan sarana yang cukup memadai. Dalam penegakan hukum peranan masyarakat dalam penegakan hukum atau sebagai social control. Sedangkan untuk faktor budaya berhubungan dengan sikap dan perbuatan berulang yang dilakukan terdakwa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dan hal tersebut yang menjadi pertimbangan yang memberatkan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim.