URGENSI PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM PENGAMBILAN MINUTA AKTA DALAM PROSES PERADILAN

Andi Nurfajri Riandini Arief, Urgensi Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Pengambilan Minuta Akta dalam Proses Peradilan, Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pembimbing oleh (1) M. Syukri Akub dan (2) Syamsuddin Muchtar.
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pentingnya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam pengambilan fotokopi minuta akta untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh notaries serta mekanisme pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memberikan persetujuan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hokum lainnya yang bersifat sekunder disamping melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta sekretarisnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan masih mendapatkan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, khususnya dalam memberikan keputusan baik persetujuan maupun penolakan terhadap permohonan dari aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian penulis menginventarisir hambatan yang
berasal dari para notaris dan aparat penegak hukum serta dari segi aturan hukum. Adapun saran kedepannya adalah diperlukannya pembinaan secara terus menerus kepada para notaris dan aparat penegak hukum agar kedua pihak dapat memaahami kedudukan masing-masing dalam melaksanakan profesi sekaligus pemahaman mengenai tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Sedangkan dalam segi aturan hukum dirasa perlu secepatnya dibentuk pengganti dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris yang sudah tidak sesuai dengan perubahan yang ada saat ini, yakni persertujuan pemeriksaan dan pengambilan fotokopi minuta akta yang bukan lagi menjadi tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris namun sudah menjadi tugas dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.