PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS PADA PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN STATUS PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN


Harsandini, Diska (2023) PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS PADA PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN STATUS PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B012191081_tesis_27-12-2023 cover1.png]
Preview
Image
B012191081_tesis_27-12-2023 cover1.png

Download (51kB) | Preview
[thumbnail of B012191081_tesis_27-12-2023 1-2.pdf] Text
B012191081_tesis_27-12-2023 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B012191081_tesis_27-12-2023 dp.pdf] Text
B012191081_tesis_27-12-2023 dp.pdf

Download (178kB)
[thumbnail of B012191081_tesis_27-12-2023.pdf] Text
B012191081_tesis_27-12-2023.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan hukum penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam perkara pdana KDRT, serta penerapan UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT bagi korban KDRT dengan ikatan perkawinan di bawah tangan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam hal ini tindak pidana KDRT.
Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) penerapan UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dapat diterapkan bagi korban KDRT dengan ikatan perkawinan di bawah tangan, dengan landasan KHI serta UU perkawinan, hal ini pula diperkuat dengan adanya Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis sehingga korban KDRT dengan ikatan perkawinan di bawah tangan tidak lagi hanya dilindungi dengan peraturan umum yaitu KUHP melainkan peraturan khusus yakni UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. (2) Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak memenuhi tujuan hukum dari segi kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum. Hal ini diakibatkan majelis hakim melalui pertimbangannya tidak melihat bahwa perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang sah, sedangkan dalam KHI serta UU perkawinan menggap bahwa perkawinan yang dijalankan dengan syairat agama merupakan perkawinan yang sah, sehingga penerapan UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dapat diterapkan sebagai landasan hukum.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 12 Sep 2024 00:10
Last Modified: 12 Sep 2024 00:10
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/37327

Actions (login required)

View Item
View Item