KEDAULATAN HUKUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING ATAS SENGKETA ANTARA NEGARA DENGAN PIHAK SWASTA ASING.

A. Muh. Iqbal Latief (B012191078). KEDAULATAN HUKUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING ATAS SENGKETA ANTARA NEGARA DENGAN PIHAK SWASTA ASING. Penelitian ini dibimbing oleh Juajir Sumardi dan Iin Karita Sakharina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum nasional Indonesia dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase asing yang melibatkan negara dan swasta asing sebagai pihak dan menganalisa akibat hukum yang timbul jika putusan arbitrase asing yang melibatkan Indonesia sebagai pihak tidak dapat dilaksanakan atau ditolak oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan yakni berupa konvensi internasional, regulasi nasional, literatur hukum, jurnal internasional dan nasional dan bahan-bahan dari internet. Penelitian ini telah dianalisa terlebih dahulu lalu disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum nasional dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing merupakan indikator tentang ada tidaknya pelanggaran terhadap ketertiban umum yang mengakibatkan suatu putusan arbitrase itu tidak dapat dilaksanakan. Putusan arbitrase asing tidak dapat dieksekusi apabila putusan arbitrase asing itu bertentangan dengan ketertiban umum yang melanggar peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, hukum nasional atau melanggar kesusilaan. Kedudukan hukum nasional Indonesia dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase asing merupakan indikator apakah suatu putusan itu melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan terdiri atas akibat hukum perdata dan akibat hukum publik. Akibat hukum perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam putusan arbitrase yang tidak dapat terpenuhi dan dijalankan sehingga salah satu pihak mengalami kerugian, sedangkan akibat hukum publik berkaitan dengan legitimasi dan penerapan putusan arbitrase yang bersifat final and banding yang membutuhkan penafsiran lebih lanjut, yakni final and banding sepanjang tidak bertentangan kepentingan umum dalam hukum nasional Indonesia, dengan demikian akibat hukum terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional telah berimplikasi pada ketidakpastian pelaksanaan putusan arbitrase internasional terhadap beberapa kasus putusan arbitrase di Indonesia.