KAJIAN NORMATIP PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Yulianus Burallo (B012191071) dengan judul “Kajian Normatip Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ”. (Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin ).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar yang yang memutus perkara tindak pidana pencucian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Hakim tidak menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pemeriksaan perkara pidana pencucian uang dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks. 2 Hakim dalam memeriksa Perkara tindak pidana pencucian uang wajib menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur Pasal 77 dan Pasal 78 dengan memerintahkan terdakwa membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.