Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Reastoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)

Nurul Hikmayani Razak (B012191055) “Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)”. Dibawah bimbingan Musakkir, Selaku Pembimbing Utama dan Nur Azisa, Selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian bertujuan untuk: 1) Mengkaji dan Menganalisis mengenai Efektivitas Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018; 2) Mengkaji dan Menganalisis mengenai Dampak Sosial dalam Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan Pendekatan Restorative Justice.
Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan menghubungkan permasalahan yang berkaitan dengan isu yang ada diperkuat dengan data/informasi fakta lapangan sehingga memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang sedang dikaji.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Efektivitas penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana dilihat dari beberapa faktor diantaranya faktor struktur hukum, substansi hukum dan faktor budaya hukum. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka penerapan surat edaran ini sudah efektif dalam pelaksanaannya. 2) Dampak Sosial yang ditimbulkan dari penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana bagi sistem peradilan pidana di indonesia antara lain a) Kemanfaatan hukum bagi pelaku, korban dan masyarakat b) Stigmatisasi atau labelling yang buruk tidak lagi diberikan oleh masyarakat sekitar kepada pelaku kejahatan c) Terciptanya Harmonisasi di masyarakat bagi para pihak berperkara.