ASPEK HUKUM DIGITALISASI PEROLEHAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN DI INDONESIA

ABSTRAK
SUMINARTI (B12116029), “Aspek Hukum Digitalisasi Perolehan Sertifikat Hak Milik Dalam Sistem Administrasi Pertanahan di Indonesia” Dibimbing oleh Abdul Razak sebagai Pembimbing utama dan A. Suci Wahyuni sebagai Pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan digitalisasi perolehan sertifikat hak milik dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia dan menganalisis kebijakan hukum perolehan sertipikat hak milik dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen hukum dan wawancara dengan narasumber. Data-data yang terkumpul penulis olah dengan deskriptif-analitis. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini dijelaskan dan disinkronkan dengan teori-teori hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penilitian ini berupa bahan hukum primer yakni perundang-undangan dan keterangan narasumber serta bahan hukum sekunder yakni jurnal, dokumen, buku, skripsi, dan artikel ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan sertipikat digital adalah hal baru yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang serba digital, lebih efektif dan efisien serta lebih modern dan hal ini tidak dapat dicegah lagi melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat tanah telah relevan untuk diterapkan. (2) Peluncuran sertipikat tanah elektronik dimulai kebijakannya pada tahun 2021 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yang ditandatangani Menteri Agraria Sofyan Djalil pada tanggal 12 Januari 2021. Kebijakan ini adalah dalam rangka untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan dalam UU Cipta Kerja (UU No.11 Tahun 2020 dalam kluster Pertanahan, bahwa pelayanan bidang pertanahan dialihkan dalam bentuk elektronik termasuk dokumen tanda bukti haknya berbentuk elektronik).