TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK SANTRI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBINA PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Palu)


Hairunnisa, Hairunnisa (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK SANTRI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBINA PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Palu). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011181088_skripsi_08-11-2023 CAVER1.jpg]
Preview
Image
B011181088_skripsi_08-11-2023 CAVER1.jpg

Download (240kB) | Preview
[thumbnail of B011181088_skripsi_08-11-2023 BAB 1-2.pdf] Text
B011181088_skripsi_08-11-2023 BAB 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B011181088_skripsi_08-11-2023 DP.pdf] Text
B011181088_skripsi_08-11-2023 DP.pdf

Download (113kB)
[thumbnail of B011181088_skripsi_08-11-2023.pdf] Text
B011181088_skripsi_08-11-2023.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

HAIRUNNISA (B011181088), dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Santri Yang Dilakukan Oleh Pembina Pondok Pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Palu)”. Di bawah bimbingan H.M. Said Karim selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pengaturan tindak pidana pencabulan anak santri yang dilakukan Pembina pondok pesantren dan penerapan hukum pidana tindak pidana pencabulan anak santri yang dilakukan oleh Pembina Pondok Pesantren dalam Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti kemudian diuraikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1)Kualifikasi pengaturan tindak pidana pencabulan anak santri yang dilakukan Pembina Pondok Pesantren diatur dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 82 Ayat (1) juncto Pasal 76E UU Pelindungan Anak, diterapkannya asas lex specialis derogate legi generalis maka yang berlaku UU Perlindungan Anak. (2)Penerapan hukum pidana sudah sesuai mengingat ratio decidendi hakim telah mencocoki fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun, seyogyanya terdapat pemberatan sanksi pidana dengan menambah 1/3 dari ancaman pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam UU Perlindungan Anak karena terdakwa pembina di Rumah Tahfidz Mujahidatul Qur’an Palu.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 09 Sep 2024 00:32
Last Modified: 09 Sep 2024 00:32
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/37135

Actions (login required)

View Item
View Item