Status Hukum Tanah Hasil Okupasi Di Desa Belapunranga, Kabupaten Gowa

SALLY OCTAVIA NGITISASMITA, B011171435 dengan judul Status Hukum Tanah Hasil Okupasi di Desa Belapunranga, Kabupaten Gowa. Di bawah bimbingan Sri Susyanti Nur dan Muhammad Ilham Arisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status hukum tanah hasil okupasi di Desa Belapunranga dan untuk mendeskripsikan penatagunaan tanah hasil okupasi di Desa Belapunranga.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian empiris yang secara kualitatif menganalisis data dan informasi berdasarkan studi lapangan di instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, Dinas Tata Ruang Kabupaten Gowa, Pemerintah Desa dan Kelompok Tani di Desa Belapunranga.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kejanggalan status tanah yang telah diokupasi sepihak oleh penduduk Desa Belapunranga sejak tahun 2009. Okupasi timbul akibat ketidakjelasan HGU PT. Perkebunan Nusantara XIV yang permohonan HGU-nya ditolak namun hingga kini masih tercatat di BPN Gowa sebagai aset PTPN XIV. Tindakan okupasi ini bertentangan dengan ketentuan zonasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032. Akibatnya, terjadi disharmoni antara penguasaan dengan penggunaan tanah sehingga pemerintah harus lebih menguatkan pengendalian penyelenggaraan penatagunaan tanah melalui pengawasan (yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang) dan penertiban (yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa).