PEMBERLAKUAN PAJAK PADA PERJANJIAN SECARA ELEKTRONIK

ABSTRAK
RIO SAPUTRA (B022172016). PEMBERLAKUAN PAJAK PADA PERJANJIAN SECARA ELEKTRONIK (Dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Anshori Ilyas).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pemberlakuan pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi e-commerce dan menganalisis pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi e-commerce

Penelitian ini adalah socio legal research yang dimana penggabungan antara suatu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Penelitian hukum normatif penelitian yang menggunakan bahan hukum primer sedangkan bahan hukum empirik yaitu data - data yang didukung melalui data yang di ambil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar Selatan. Data dan/atau bahan hukum dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar hukum pemberlakuan pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi e-commerc adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU 7/1983”) sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2008 Tentang Prerubahan Ke Empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. (2) Pelaksanaan kewajiban wajib pajak e-commerce berdasarkan sistem pemungutan pajak belum terlaksana dengan efektif walaupun secara aturan pemberlakuan pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi e-commerce telah di atur namun belum spesifik secara pengenaan pajak dan masih menggunakan aturan perpajakan secara umum. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah Wajib Pajak yang terpaut jauh jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Setor, disebabkan karena tidak adanya aturan yang spesifik terkait wajib pajak e-commerce terkait sistem perpajakan sebagai bagian dari kewajiban warga Negara.
Kata Kunci: Pajak; Perjanjian; Transaksi Elektronik