Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru

YUSRIAH AMALIAH. Program Studi Magister Pemerintahan Daerah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Tesis dengan Judul : Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru (dibimbing oleh Juanda Nawawi dan Andi Lukman Irwan).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kerja sama pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan serta yang menjadi dampak dari kerjasama yang dibangun oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Barru.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang memberikan penjelasan tentang kerja sama pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barru, penelitian ini melihat proses kolaborasi berdasarkan konsep Emerson adalah dari dinamika kolaborasi 1)perbedaan prinsip mendasar terjadi tetapi perbedaan prinsip dasar bukanlah penghalang yang berarti dalam kolaborasi yang dibangun,2)Pemerintah Kabupaten Barru tidak melakukannya secara individu, secara kelembagaan pemerintah daerah melakukannya bersama-sama baik oleh masyarakat sipil maupun kepada pihak swasta di mana keterlibatan ketiga pelaku dengan alasan kesetaraan misi menurunkan kemiskinan, 3)kapasitas yang ada pada setiap aktor berbeda sehingga mengaburkan hubungan yang saling mendominasi, meskipun pemerintah daerah sebagai otoritas paling besar dibanding yang lainnya. Dinamika kolaborasi tidak menghalangi tindakan-tindakan yang dilakukan actor dengan melihat dampak kolaborasi yang dibangun adalah penurunan angka kemiskinan meskipun belum signifikan serta belum memenuhi target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sinergi antara aktor, validitas data kemiskinan yang tidak memadai, program yang belum berbasis wilayah dan lemahnya partisipasi masyarakat, persoalan anggaran yang rendah dan belum optimalnya keterlibatan dunia usaha melalui program CSR.