TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN ATAU MEMFASILITASI AKSES KESISTEM ELEKTRONIK PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan No:739/Pid Sus/2022/Pt.Mks)

ADIEL YASON SAMBENGA (B011191186), “Analisis Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Menyediakan Atau Memfasilitasi Akses Kesistem Elektronik Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil(STUDI PUTUSAN NO:739/PID SUS/2022/PT.MKS)” . di bawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai pembimbing pendamping
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi akses ke sistem elektronik pada penerimaan calon pegawai negeri sipil, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Turut serta pada tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi akses ke sitem elektronik pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (Studi Putusan No: 739/PID SUS/2022/PT.MKS).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Untuk memecahkan isu hukum penelitian ini digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum serta dianalisis secara preskriptif untuk menemukan kebenaran koherensi dan dianilis secara sistematis terkait penyelesaian masalah sehingga memberikan argumentasi untuk menjawab peristiwa hukum yang terjadi dalam penelitian ini.
Hasil dari penelitian ini adalah (1) kualifikasi turut serta pada tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi akses ke sistem elektronik pada penerimaan calon aparatur sipil negara diatur pada pasal Pasal 34 Ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 50 UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang merupakan delik khusus dan delik formil. (2) Pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 739/Pid Sus/2022/Pt.Mks) belum sesuai karena Majelis Hakim belum komperhensif dalam mempertimbangkan aspek yuridis dengan melewatkan latar belakang terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara yang seharusnya mendapatkan pemberatan karena jabatannya sesuai pada Pasal 52 KUHP.