PENGEMBALIAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA SEBAGAI PELAKSANA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP=THE RETURN OF EXHIBIT BY PROSECUTOR AS THE EXECUTOR OF COURT RULING WHO HAS PERMANENT LEGAL FORCE

Ningsih (B012202043) “Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ”. Dibimbing oleh Muhadar dan Nur Azisa. Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, Untuk menganalisis pelaksanaan pengembalian barang bukti dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht); kedua, Untuk menganalisis kendala yang dihadapi pada pengembalian barang bukti oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian berada di Kejaksaan Negeri Polewali dan Kejaksaan Negeri Barito Kuala. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan: disimpulkan (1) Prosedur Pengembalian barang bukti oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yaitu sebagai berikut : Perkara yang sudah mendapatkan putusan inkracht (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) lalu hakim membuat surat petikan putusan, petikan putusan keluar 1 (satu) minggu setelah putusan inkracht. Petikan putusan tersebut lalu diberikan kepada jaksa agar jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapa hakim ( BA – 6 ) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti ( BA – 20 ). Setelah itu BA – 6 dan BA – 20 diberikan kepada orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Karena berita acara pelaksanaan penetapa hakim ( BA – 6 ) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti ( BA – 20 ) untuk mengambil barang bukti yang di sebutkan dalam isi petikan putusan di Kejaksaan. (2) Kendala yang dihadapi oleh jaksa dapat dilihat dari Faktor hukum yaitu tidak adanya ketentuan pasti terhadap jangka waktu pemberian petikan putusan pengadilan kepada jaksa. Faktor sarana atau fasilitas yaitu tidak tersedianya anggaran yang cukup. Faktor masyarakat, barang bukti ditolak oleh orang yang berhak dan faktor Kebudayaan, yaitu bahasa daerah yang masih menjadi bahasa sehari-hari masyarakat sehingga mempersulit komunikasi dengan jaksa.