TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KETAATAN BANK DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NO.336 PK/PID.SUS/2022) = JURIDICAL REVIEW OF VIOLATION OF BANK OBEDIENCE IN THE EXECUTION OF CREDIT GUARANTEE (CASE STUDY OF DECISION NO.336 PK/PID.SUS/2022)


Darmawan, Arman (2024) TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KETAATAN BANK DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NO.336 PK/PID.SUS/2022) = JURIDICAL REVIEW OF VIOLATION OF BANK OBEDIENCE IN THE EXECUTION OF CREDIT GUARANTEE (CASE STUDY OF DECISION NO.336 PK/PID.SUS/2022). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B011191257_skripsi_27-08-2024 cover1.jpg

Download (322kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B011191257_skripsi_27-08-2024 bab 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of daftar pustaka] Text (daftar pustaka)
B011191257_skripsi_27-08-2024 dp.pdf

Download (405kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B011191257_skripsi_27-08-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 14 August 2026.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Arman Darmawan (B011191257). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ketaatan Bank dalam Eksekusi Jaminan Kredit (Studi Kasus Putusan No.336/PK/Pid.Sus/2022). Di bawah bimbingan Aswanto sebagai
Pembimbing Utama dan Marwah sebagai Pembimbing Pendamping.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan eksekusi jaminan tanpa persetujuan komite kredit dan analisis unsur-unsur pelanggaran prinsip kehati-hatian terkait tidak melaksanakan ketaatan bank dan bagaimana pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam putusan No.336/PK/Pid.Sus/2022. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan
mengambil bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan eksekusi jaminan tanpa persetujuan
komite kredit dapat disanksi sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun (2) Pelaksanaan eksekusi jaminan tanpa persetujuan komite kredit merupakan pelanggaran prinsip kehati-hatian terkait tidak melaksanakan ketataan bank sehingga memenuhi unsur pidana dalam UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Jaminan Kredit, Ketaatan Bank, Perbankan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pkl
Date Deposited: 02 Sep 2024 06:34
Last Modified: 02 Sep 2024 06:34
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/36723

Actions (login required)

View Item
View Item