KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Puji Nurhidayah (B011191168). KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN. Dibimbing oleh Padma D Liman sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapan perkawinandi luar Indonesia dianggap telah terjadi menurut sistem hukum Indonesia serta
untuk mengetahui dan menganalisis putusan Nomor
526/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel yang membatalkan perjanjian perkawinan (batal demi hukum) apa sudah sesuai dengan UU perkawinan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menyusun penelitian melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Untuk memahami isu hukum dalam
penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Burgerlijk Wetboek, undang-undang terkait dan Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal maupun karya ilmiah lainnya yang terkait dengan hukum perkawinan, perjanjian
perkawinan dan semua teks yang berkaitan dengan isu penelitian.
Permasalahan yang diteliti, di analisis secara preskriptif dan sistematis, sehingga memberikan argumentasi untuk menjawab perbuatan hukum yang terjadi dalam penelitian ini.
Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia sudah dianggap ada atau diakui oleh negara meskipun belum didaftarkan di Catatan Sipil Indonesia, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat
(2) dan Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan. 2) Pembatalan perjanjian perkawinan pada putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tidak sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perkawinan karena hakim mempertimbangkan bahwa perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibuat setelah adanya perkawinan, sehingga dianggap melanggar Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan,
padahal dalam perkara tersebut Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian perkawinan sebelum mendaftarkan perkawinannya di catatan sipil. Oleh karena, pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baru dianggap ada ketika telah didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat
tinggal mereka