PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KEPUTUSAN DIREKSI BUMN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

MUH. AKRAM SYARIF HAYYI (B012182042), Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Terhadap Keputusan Direksi BUMN Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, dibimbing oleh Said Karim dan Aminuddin Ilmar
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan doktrin bussiness judgment rule terhadap keputusan Direksi BUMN pada perkara tindak pidana korupsi dan kendala-kendala dalam penerapan doktrin bussiness judgment rule terhadap keputusan Direksi BUMN pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. Jenis dan sumber data terdiri atas data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan dukungan data yang disajikan secara deskriptif analitis.
Hasil penelitan menunjukkan bahwa adanya kerugian akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis adalah tanggung jawab keperdataan dan tidak serta merta merugikan keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi. Doktrin business judgment rule harusnya dipertimbangkan dalam setiap perkara korupsi yang berkaitan dengan keputusan direksi BUMN sebab selain paradigma pengelolaan keuangan negara pada BUMN berbeda, doktrin tersebut juga memiliki persamaan dengan ajaran mens rea yang terletak pada sikap batin direksi saat mengambil keputusan bisnis. Adapun Kendala-kendala dalam penerapan doktrin business judgment rule yakni mencakup subtansi perundang-undangan (legal substance) dan perspektif aparat hukum (legal structure).