EFEKTIVITAS ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS DALAM MENGURANGI KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA INDONESIA DI THAILAND = THE EFFECTIVENESS OF THE ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS IN REDUCING INDONESIAN HUMAN TRAFFICKING CRIMES IN THAILAND

Juzeila Zuhra, 2020. E061201050. “EFEKTIVITAS ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS DALAM MENGURANGI KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA INDONESIA DI THAILAND”. Pembimbing I: Prof. H. Darwis, MA, Ph.D. Pembimbing II: Aswin Baharuddin, S.IP, MA. Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, perdagangan manusia menjadi tantangan serius bagi keamanan dan hak asasi manusia di Asia Tenggara, dengan teknologi canggih yang memudahkan operasi jaringan kejahatan lintas negara. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) berperan penting dalam mempromosikan kerjasama regional dan berbagi praktik terbaik untuk mencegah dan menangani perdagangan manusia, khususnya dalam kasus korban dari Indonesia di Thailand. Meskipun demikian, efektivitas AICHR terbatas oleh perbedaan pandangan antar negara anggota ASEAN dan kurangnya mekanisme penegakan hukum yang kuat. Indonesia memanfaatkan AICHR untuk mengimplementasikan kebijakan nasionalnya, tetapi menghadapi tantangan dalam interpretasi hak asasi manusia dan keterbatasan kapasitas. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan langkah tambahan seperti memperkuat mekanisme penegakan hukum, meningkatkan koordinasi antarnegara, dan memperluas kapasitas perlindungan korban. Dengan demikian, AICHR perlu terus membangun fondasi yang kokoh dan berkelanjutan dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan ini, sembari memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ini diadopsi dan diimplementasikan secara efektif di tingkat nasional. Langkah-langkah konkret ini sangat penting untuk mengatasi hambatan yang ada dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban perdagangan manusia.

Keywords : AICHR (ASEAN Intergovernmental Commssion on Human Rights), Perdagangan Manusia, Organisasi Internasional