Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik


Widyaningsih, Erny (2020) Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B012191049_tesis Cover1.png

Download (196kB) | Preview
[thumbnail of BAB I & II] Text (BAB I & II)
B012191049_tesis I & II.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
B012191049_tesis DP.pdf

Download (119kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B012191049_tesis.pdf

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

ABSTRAK
ERNY WIDYANINGSIH (B012191049), “Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik”. Di bawah bimbingan Muh. Hasrul sebagai Ketua dan Audyna Mayasari Muin sebagai Anggota.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana dan menganalisis penerapan unsur tanpa hak sebagai bentuk perlindungan terhadap seseorang yang berhak menyatakan pendapat.
Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder dimana teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan teori dan asas untuk menemukan jawaban dari setiap rumusan masalah.
Hasil dari penelitian ini yaitu: 1). Kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana dikonsep sesuai dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik itu sendiri. Perlunya prinsip hukum tersebut yang harus dimaknai secara komprehensif baik dalam teori hukum. Di luar aturan hukum terdapat prinsip-prinsip hukum yang diakui dalam putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Jika Prinsip itu diterapkan, keseimbangan kebebasan berekspresi atau berpendapat dan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dapat dijalankan. 2. Penerapan unsur tanpa hak sebagai bentuk perlindungan seseorang bahwa kritik dan saran yang ditujukan untuk kebaikan kinerja dan disertai dengan solusi yang membangun tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 310 ayat 3 KUHP. Pasal 310 hingga Pasal 316 KUHP frasa kehormatan atau nama baik harus dimaknai pencemaran nama baik pribadi seseorang dan bukan jabatan yang disandang. Harus adanya animus injuriandi Pada Pasal 27 ayat 3. Menambahkan unsur akibat konstitutif agar dapat dinilai oleh masyarakat umum mengenai ungkapan berekspresi atau berpendapat tersebut.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: wahyuni aras
Date Deposited: 18 Mar 2021 02:49
Last Modified: 04 Nov 2024 06:35
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/3657

Actions (login required)

View Item
View Item