ANALISIS DETERMINAN KUALITAS BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA

SHALEH RAHIM.Analisis Determinan Kualitas Belanja Pemerintah Kabupaten Mamasa(dibimbing oleh Muhammad Yusri Zamhuri dan Sri Undai Nurbayani Penelitan ini bertujuan:1) Untuk mengetahui desentralisasi fiskal terhadap kualitas belanja pemerintah Kabupaten Mamasa periode 2015-2020.2)Untuk mengetahui ketergantungan keuangan daerah terhadap kualitas belanja pemerintah Kabupaten Mamasa periode 2015-2020.3)Untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah terhadap kualitas belanja pemerintah Kabupaten Mamasa periode 2015-2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data, bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.Hasil uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel. Nilai didistribusikan dengan α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = 5 – 2 = 3) sehingga diperoleh ttabel yaitu 2,35336. Dengan demikian diperoleh hasil pada desentralisasi fiskal menunjukkan thitung > ttabel yakni 3,785 > 2,35336 serta nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,046 lebih rendah dari 0,05 yang berarti hipotesis diterima yakni desentralisasi fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas belanja pemerintah.Hasil pada ketergantungan keuangan menunjukkan thitung < ttabel yakni 1,093 < 2,35336 serta nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,24 lebih rendah dari 0,05 yang berarti hipotesis diterima yakni ketergantungan keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Belanja Pemerintah.Hasil pada kemandirian keuangan menunjukkan thitung > ttabel yakni 5,613 > 2,35336 serta nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,012 lebih rendah dari 0,05 yang berarti hipotesis diterima yakni kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas belanja Pemerintah.