Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Implikasinya = Judicial Review of Legal Regulations of Simultaneous Regional Elections In 2024 and the Implications

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif dalam suatu karya tulis.
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pengaturan hukum pelaksanaan pilkada serentak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yaitu pada tanggal 27 November 2024. (2) Implikasi pengaturan hukum pilkada serentak tahun 2024 adalah menyebabkan terjadinya tumpang tindih norma antara Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maupun Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta prinsip kepastian hukum Pasal 28 D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, juga menyebabkan terjadinya pengurangan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 yang mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Keywords : Implikasi, Pengaturan Hukum, Pilkada Serentak.