Ahmad, Muh. Ardiansyah (2023) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU PADA REKENING NASABAH BANK SYARIAH (Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Slk). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011181122_skripsi_29-02-2024 Cover1.jpg
Download (219kB) | Preview
B011181122_skripsi_29-02-2024 Bab 1-2.pdf
Download (1MB)
B011181122_skripsi_29-02-2024 Dapus.pdf
Download (520kB)
B011181122_skripsi_29-02-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
ABSTRAK MUH ARDIANSYAH AHMAD (B011181122) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN DOKUMEN PADA REKENING NASABAH BANK SYARIAH (Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Slk) dibawah bimbingan Nur Azisa sebagai dosen pembimbing utama dan Haeranah sebagai dosen pembimbing pendamping. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencatatan palsu dokumen pada rekening nasabah bank syariah dan Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen pada rekening nasabah bank syariah pada putusan nomor 89/Pid.B/2020/Pn Slk. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, literature yang berkaitan dengan topik penelitian, artikel atau tulisan para ahli, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi dokumen dan kepustakaan berupa putusan nomor 89/Pid.B/2020/Pn Slk serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana perbankan syariah merupakan delik formil karena berdasarkan perumusan dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, dan delik tersebut telah selesai dilakukan sebagaimana tercantum dalam rumusan delik yakni Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mengenai pertanggungjawaban pidana harus ditanggung oleh terdakwa hal tersebut dikarenakan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggunganjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, jadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipertanggung jawabkan kepada terdakwa. Kata Kunci : Bank Syariah; Pencatatan Palsu; Rekening Nasabah
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 21 Aug 2024 07:03 |
Last Modified: | 21 Aug 2024 07:03 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/36259 |