Kepastian Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi Di Indonesia

RICHARD EURWYN WIJAYA (B011171571), dengan judul “Kepastian Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi Di Indonesia” di bawah bimbingan Achmad sebagai Pembimbing Utama dan Marwah sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan terkait kepemilikan mata uang digital Cryptocurrency sebagai alat investasi. Serta untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan mata uang digital cryptocurrency sebagai alat investasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (library research). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan mata uang digital cryptocurrency. Namun, kepastian hukum tersebut hanya meliputi kepastian terkait pihak yang dapat menjadi pedagang aset kripto dan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Sementara itu, terkait kepastian hukum aset kripto sebagai alat investasi tidak dapat diatur secara hukum, karena negara tidak memiliki keterlibatan dalam menentukan harga aset kripto. Naik dan turunnya harga aset kripto merupakan sistem yang tidak dapat dikontrol dan diketahui oleh pihak siapapun termasuk negara. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian para investor aset kripto adalah sepenuhnya bergantung pada diri sendiri, sehingga sebelum memutuskan untuk memulai investasi kripto, pelanggan harus mempelajari terlebih dahulu sistem kenaikan dan penurunan harga yang berlaku pada cryptocurrency. (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan mata uang digital cryptocurrency sebagai alat investasi di Indonesia dilakukan secara preventif dan refresif khususnya yang menyangkut pedagang aset kripto, pelanggan aset kripto, dan jenis aset kripto yang diperdagagngkan. Namun, perlindungan preventif dan refresif tersebut hanya sebatas pada transaksi aset kripto, sedangkan yang berkaitan dengan harga aset kripto yang fluktuatif, negara tidak memiliki campur tangan dan keterlibatan untuk memberikan perlindungan hukum.