DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE KABUPATEN TAKALAR = THE IMPACT OF SUB-DISTRICT EXPANSION ON DEVELOPMENT AND PUBLIC SERVICES IN THE TANAKEKE ISLANDS SUB-DISTRICT, TAKALAR DISTRICT

IKHSAN HIDAYAT, Nomor Pokok E062221001, jurusan magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu social dan ilmu politik Universitas Hasanuddin. Menyusun Tesis Dengan judul ; “ Dampak Pemekaran wilayah kecamatan terhadap Pembangunan dan Pelayanan publik Di kecamatan Kepulauan tanakeke dibawah Bimbingan Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus M.Si selaku pembimbing 1 dan Dr. A.M Rusli M.si sebagai Pembimbing 2 . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan kondisi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sebelum dan setelah pemekaran wilayah di Kecamatan kepulauan Tanakeke dan untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi kondisi pembangunan insfrastruktur dan pelayanan publik sebelum dan setelah dilakukan pemekaran wilayah di Kecamatan kepulauan Tanakeke. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang pemekaran wilayah Kecamatan Tanakeke. Pada umumnya kegiatan penilitian deskriptif meliputi pengumpulan data, analisis data, interprestasi data serta diakhiri dengan kesimpulan pada penganalisisan data tersebut. Penelitian ini lebih menekan pada data kuantitatifyang diperoleh melalui keusioner dan didukung oleh data kuliatatif melalui wawancara dengan informan dan responden dalam rangka mengetahui implikasi pemekaran wilayah.
Hasil penelitian menunjukkan 2 hal yakni, Pertama Kondisi pembangunan danpelayanan publik setelah pemekaran Kecamatan Tanakeke menjadi lebih baik daripada sebelum pemekaran. Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi di dukung oleh pemerintah dan masyarakat, pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat baik dari segi pelayanan maupun pembangunan, dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik.

Keywords : Pemekaran wilayah, Pelayanan Publik