Analisis Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi di Kabupaten Maros

ANDI FAHRI FAISAL, nomor pokok E121 15 016, Program Studi Ilmu Pemerintahan jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Analisis Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi di Kabupaten Maros. (Dibimbing oleh Dr. Jayadi Nas, M.Si dan Rahmatullah S.IP, M.Si)
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari Kabupaten ke Provinsi di Kabupaten Maros; (2) Untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros.
Penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 Bulan dan berlokasi di Kabupaten Maros. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif . Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah Observasi dan wawancara langsung. Serta dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Beralihnya status kepegawaian guru dan tenaga pendidikan menjadi pegawai pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, Guru dan tenaga pendidikan merasakan adanya keterlambatan dalam transfer gaji dan tunjangan guru, Pengurusan administrasi yang jauh, dan Bertambahnya penghasilan guru honorer. Pendanaan pendidikan menengah khususnya dana BOS menuai keterlambatan dalam pencairannya, serta kepala sekolah tidak leluasa mencari sumber bantuan lain. (2) Hambatan dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros ialah: penyebaran kebutuhan guru yang tidak merata, adanya birokrasi yang rumit, dan pengelolaan aset yang belum tuntas di Kabupaten Maros. Sedangkan, tantangannya: nuansa psikologisnya untuk bersaing secara global, wilayah Sulawesi Selatan yang luas, dan peningkatan kompetensi aparatur.
Kata kunci : Kewenangan, Pendidikan menengah, Kabupaten Maros