ANALISIS HUKUM TERHADAP KATEGORISASI PUTUSAN DKPP SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA = Legal analysis of the categorization of DKPP decisions as objects of state administrative disputes

KHRISNO APRILYONO (B11116561) dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Kategorisasi Putusan DKPP Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara”. Dibawah bimbingan Romi Librayanto sebagai pembimbing utama dan Fajlurrahman sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengadilan tata usaha negara yang bersifat administrasi dapat merehabilitasi penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik sebagaimana putusan DKPP dan bagaimana kompabilitas kriteria yuridis antara keputusan tata usaha negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Putusan DKPP.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka dan data sekunder. Pendapat yang menjadi acuan adalah sebagaimana disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.Pendapat lainnya yakni dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, bahwa penelitian hukum normatif menggunakan kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya dalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.
Adapun hasil analisis penulis bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi apabila ditafsirkan bahwa sangat terang bahwa sifat final dan mengikat Putusan DKPP hanya bagi Presiden, KPU, dan Bawaslu, diluar yang disebutkan diatas sebagai masyarakat untuk mencari keadilan dan semua instansi diluar yang disebutkan tidak final dan tidak mengikat. Terkait kriteria Putusan DKPP yang dapat atau tidaknya untuk dijadikan objek gugatan yaitu sepanjang putusan tersebut berkaitan atau sejalan dengan pertimbangan Putusan beralasan menurut hukum. Dengan demikian Presiden, KPU dan Bawaslu sebagai bagian yang dituju oleh DKPP berhak mengangkat dan memberhentikan penyelenggara pemilu sesuai tingkatannya dan tidak mempunyai kewenangan untuk berbeda pendapat dengan DKPP.

Keywords : Objek Sengketa, Putusan DKPP, Tata Usaha Negara.