KEWENANGAN KPU DALAM MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI BAWASLU DALAM UNDANG UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH = THE AUTHORITY OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION IN FOLLOWING UP THE RECOMENDATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BOARD

NUR WAHID (B11116395) “Kewenagan Komisi Pemilihan Umum dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum”. Dibawah bimbingan Zulkifli Aspan selaku Pembimbing Utama dan
Fajlurrahman Jurdi selaku Pembimbing Pendamping Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, kedudukan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam konteks penyelenggara Pemilu. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) apabila tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Kemudian, dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang diantaranya: Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) serta Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan hukum yang dikumpulkan yakni berupa peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini serta buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta pandangan ahli yang kemudian dianalisis secara komperhensif demi mendapatkan ratio legis berkaitan dengan persoalan yang diteliti Hasil dari penelitian ini, yaitu: a) Penjabaran kedudukan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam konteks Penyelenggara pemilihan berlandas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta tinjauan kewenangannya dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah; b) Tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu tentang pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah oleh KPU dilatarbelakangi oleh perbedaan pemaknaan oleh KPU dan juga Bawaslu terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pilkada. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang mekanisme tindaklanjut rekomendasi Bawaslu oleh KPU yang juga berimplikasi hukum pada tahapan dan penyelenggaran pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu; Komisi Pemilihan Umum; Pelanggaran Administrasi.