TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN (Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks)

MUHAMMAD ALIF RIZQI MUBARAQ (B11115401), Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks), dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan selaku pembimbing I dan Amir Ilyas selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindak Pidana Korupsi yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara hakim dan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, bahwa: Pertama, Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Putusan Nomor 30/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks telah terpenuhi syarat-syarat unsur penyalahgunaan wewenang. Kedua, Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks telah sesuai karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan pertama subsidair
sebagaimana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak terbukti memperoleh uang atau harta benda. Kemudian Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tepat diterapkan karena terwujudnya tindak pidana disebabkan perbuatan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan turut serta melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian, Pertimbangan hukum oleh Hakim
dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor: 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks telah memenuhi rasa keadilan karena Hakim menjatuhkan putusan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana
penjara selama 1 tahun 4 bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000 subsidair pidana kurungan 2 bulan.