KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENJATUHKAN SANKSI KEPADA PERUSAHAAN ASING YANG MELAKUKAN PENGAMBILALIHAN = THE AUTHORITY OF THE INDONESIA COMPETITION COMMISION TO IMPOSE SANCTIONS ON FOREIGN COMPANIES THAT CONDUCT TAKEOVERS

RICH GEORGE PIETER (B011191310), “Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Perusahaan Asing yang Melakukan Pengambilalihan”. Dibimbing oleh Amaliyah sebagai pembimbing utama dan Ahmad Fachri Faqi sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan denda bagi perusahaan asing yang terlambat melakukan notifikasi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan menelaah kepastian hukum dalam penerapan denda bagi perusahaan asing yang terlambat melakukan notifikasi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang, bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, dan bahan non-hukum berupa buku, kamus, tulisan di media massa/online. Bahan yang telah diperoleh dianalisis secara preskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian.
Hasil penelitian, yaitu (1) KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan asing yang melakukan pengambilalihan. UU No. 5 Tahun 1999 tidak memiliki yurisdiksi ekstrateritorial, yang artinya tidak berlaku di luar wilayah negara Indonesia. Prinsip kedaulatan negara (state sovereignty) yang diterapkan dalam hukum internasional tidak mengizinkan suatu negara untuk melakukan tindakan berdaulat terhadap warganya dan prinsip hukum lex loci actus yang berarti bahwa perbuatan hukum diuji berdasarkan hukum negara atau lokasi di mana perbuatan hukum tersebut dilakukan. (2) Penjatuhan sanksi administratif terhadap perusahaan asing yang melakukan keterlambatan notifikasi pengambilalihan telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi, dan KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi denda administratif kepada Toray Advanced Materials Korea Inc. dan Travel Circle. Kedua perusahaan masing-masing memiliki anak perusahaan di Indonesia, oleh karena itu pengambilalihan tersebut wajib dilakukan notifikasi kepada KPPU dan keterlambatan notifikasi akan dikenakan sanksi administratif.

Keywords : Keterlambatan; Notifikasi; Perusahaan Asing