Arista, Eva (2024) Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024 = Implementation of the No-Smoking Area (KTR) Policy at the Soppeng Regency Regent's Office in 2024. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
K011201097_skripsi_02-05-2024 cover1.png
Download (291kB) | Preview
K011201097_skripsi_02-05-2024 1-2.pdf
Download (948kB)
K011201097_skripsi_02-05-2024 dp.pdf
Download (3MB)
K011201097_skripsi_02-05-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 25 July 2026.
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
Latar Belakang: Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. KTR ditetapkan pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Tujuan: Peneliitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng. Metode: Jenis peneliian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi fenomena-fenomena dan informasi mengenai implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 informan dengan menggunakan teknik snowball. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Soppeng belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan belum adanya alokasi anggaran khusus. Komitmen pegawai juga masih kurang, serta tidak adanya SOP yang digunakan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan KTR. Selain itu, belum ada sanksi administratif yang dikenakan bagi para pelanggar. Kesimpulan: Implementasi Kebijkan Kawasan Tanpa Rokok dikawasan Kantor Bupati Soppeng belum berjalan dengan optimal hal ini ditandai dengan belum adanya alokasi anggaran khusus. Belum ada sanksi administratif yang dikenakan bagi para pelanggar. Selain itu, pengontrolan masih kurang terhadap pengawasan dimana tidak ada pencatatan terkait pelanggaran rokok serta tidak adanya rapat evaluasi penyelenggaraan kebijakan KTR. Diharapkan agar pemerintah daerah dapat melengkapi sarana dan prasarana, membuat pedoman khusus KTR dan memperkuat pengawasan dengan membentuk tim khusus pengawasan KTR.
Keywords : Kebijakan; Kawasan Tanpa Rokok; Soppeng
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Policy; Non-Smoking Area; Soppeng. |
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Kesehatan Masyarakat > Kesehatan Masyarakat |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 28 Aug 2024 00:09 |
Last Modified: | 28 Aug 2024 00:09 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/35814 |