ANALISIS NORMATIF KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG P3H PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

ZULFAHMI RASYAK (B111 16 128) dengan judul “Analisis Ketentuan Pidana Undang-Undang P3H Setelah berlakunya UU Ciptaker Nomor 6 Tahun 2023” dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana Selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin Selaku Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan pada ketentuan pidana yang dirubah menjadi sanksi administrasi ataupun perdata. Pada UUP3H setelah diberlakukannya UU Ciptakerja Nomor 6 Tahun 2023 serta menganalisis keberlakuan aturan tersebut terhadap orang atau kelompok masyarakat yang turun temurun tinggal dalam Kawasan hutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan azas ultimum remedium pada kegiatan tanpa izin di dalam Kawasan Hutan terkait pertanggungjawaban pidana yang harusnya dapat dipidana berupa pidana pokok menjadi sanksi administratif. Hal tersebut merupakan Upaya yang baik. setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, dan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif. Pun Langkah terakhir Ketika sanksi administrasi tersebut tidak dijalankan maka Upaya terakhir adalah pencabutan izin usaha. (2). UUP3H yang diubah pada UU Ciptakerja Nomor 6 Tahun 2023, terdapat sisipan Pasal 12A yang mengakomodir dengan tegas aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat yang turun temurun telah tinggal dan hidup di Kawasan hutan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 NKRI sekaitan dengan sumber daya alam dipergunakan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, hal tersebut menjadi landasan yang baik bagi orang atau kelompok masyarakat yang telah lama tinggal di Kawasan hutan.